ORTALA

ORGANISASI DAN TATALAKSANA (ORTALA)
MAJELIS JEMAAT GKJW SIMOMULYO
PERIODE 2010-2012

I. PENDAHULUAN

GKJW Simomulyo, adalah bagian integral dari Greja Kristen Jawi Wetan, suatu gereja yang merasa ditumbuhkembangkan oleh Tuhan di Jawa Timur (Tata Pranata GKJW, bagian Pembukaan aline ke-3, tahun 1996, halaman 2). GKJW Simomulyo menjadi Jemaat yang mandiri sejak disahkan dalam persidangan Majelis Agung ke ……. Tahun ………, dengan SK. No. ………………………….

Gereja yang terletak di bagian Barat kota Surabaya, berbatasan dengan Surabaya Pusat, merupakan tempat strategis pelayanan menuju Jemaat Metropolis, namun sekaligus merupakan tantangan yang besar bila dilihat dari sudut sosio-ekonomis. Permasalahannya di satu sisi pola kehidupan kota mestinya menuntut pola atau system efisiensi dan efektifitas. Sementra akar historis pembentukan kota-kota di Indonesia, berangkat dari arus perpindahan penduduk dari desa ke kota daripada sebaliknya (kota-kota di negeri Barat). Maka kepadatan penduduk dengan fasilitas hidup adalah model kota, tetapi kultur yang menjiwai masih pengaruh budaya desa. Bilamana diamati secara sepintas, komposisi warga kebanyakan adalah warga kelas menengah ke bawah.

Gereja telah memiliki jumlah warga sebanyak 358 KK, dengan 853 jiwa menurut sensus warga tahun 2009 dengan terdiri dari 10 (sepuluh) blok atau wilayah, yang memiliki tempat pelayanan atau pembinaan rohani (Ibadah) sebanyak 3 gedung. Mayoritas tinggal di seputar gedung gereja Induk (Desa Simorukun, Kecamatan Sukomanunggal), dua Blok dengan pelayanan rutin lainnya: Blok 7 (Kedondong) dan Blok 9 (Tanjungsari).

Untuk mewujudkan visi dan misi gereja di bumi ini, sebagai tanda kehadiran “Kerajaan Allah” yang ditandai dengan Kasih, Sukacita, Keadilan , Kebenaran serta Damai Sejahtera, di mana gereja hadir, maka GKJW Simomulyo mengorganisir diri demi perwujudan kiprah pelayanannya dalam wujud “Job Description”, deskripsi atau uraian atas struktur dan tugas masing-masing bagian. Keputusan Majelis mengorganisir diri dalam buku ini adalah penjabaran dari “Tata dan Pranata GKJW” beserta Peraturan Majelis Agung tentang Badan Pembantu di lingkup Jemaat. Jadi struktur yang dimaksud adalah susunan pembagian tugas Majelis sesuai dengan Tata Pranata GKJW: menyangkut susunan Pelayan Harian Majelis Jemaat sebagai wujud pelaksanaan tugas  dan kewajiban sehari-hari Majelis Jemaat, sekaligus Badan Pembantunya yang berfungsi menangani tugas-tugas Majelis Jemaat dan masalah-masalah tertentu. Badan Pembantu Majelis jemaat yang dimaksud adalah: Komisi-komisi, pokja-pokja dan maupun panitia-panitia bentukan Majelis Jemaat.

II. STRUKTUR ORGANISASI

A. PELAYAN HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ)
1.    Ketua
2.    Wakil Ketua I (koordinator bidang I: Theologia dan Persekutuan)
3.    Wakil Ketua II (koordinator bidang II: Kesaksian dan Cinta Kasih)
4.    Wakil Ketua III (koordinator bidang III: Penatalayanan)
5.    Sekretaris I
6.    Sekretaris II
7.    Bendahara I
8.    Bendahara II

B. BADAN PEMBANTU KATEGORIAL & SEKTORAL

1. BIDANG I :

1.1. BIDANG THEOLOGIA :
1.1.1.    Komisi Pembinaan Theologia
1.1.2.    Komisi Pembinaan Musik Gerejawi
1.1.3.    Komisi Pelayanan Katekisasi

1.2. BIDANG PERSEKUTUAN :
1.2.1.    Komisi Pembinaan Anak dan Remaja
1.2.2.     Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa
1.2.3.     Komisi Pembinaan Peranan Wanita
1.2.4.     Komisi Pembinaan dan Pelayanan Warga Adi Usia

2. BIDANG II : KESAKSIAN & PELAYANAN CINTA KASIH

2.1. BIDANG KESAKSIAN :
2.1.1.     Komisi Pembinaan Kesaksian
2.1.1.1. Pokja Guru
2.1.1.2. Pokja Gakes
2.1.2.     Komisi Pembinaan Kesenian

2.2. BIDANG CINTA KASIH :
2.2.1.     Komisi Pembinaan  Kesejahteraan
2.2.2.     Komisi Pembinaan Pastoral
2.2.3.     Komisi Pelayanan Kematian (KOMAT)

3. BIDANG III : PENATALAYANAN
3.1.     Komisi Penatalayanan
3.1.1. Pokja Perpustakaan
3.2.     Komisi Urusan Rumah Tangga Gereja
3.3.     Komisi Pembangunan dan Perawatan Gereja

4. BIDANG LINTAS BIDANG
4.1.     Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.1.1. Pokja Data
4.2.     Komisi Pengawasan dan Perbendaharaan Jemaat

5. BADAN PEMBANTU SEKTORAL
5.1.     Ketua Blok 1  S/D 10

III. TATA LAKSANA PEMBENTUKAN, RAPAT-RAPAT DAN URAIAN TUGAS

Secara hakiki segala yang terkait dengan Majelis Jemaat baik Pelayan Harian Majelis Jemaat (PHMJ) maupun Badan Pembantu Majelis Jemaat (Komisi) telah diuraikan pada “TATA PRANATA GKJW  tahun 1996”, khususnya di bagian “Pranata”. Adapun dalam buku Ortala GKJW Simomulyo ini hanya menerangkan sistem pembentukan, rapat-rapat maupun uraian tugasnya saja.

A. PEMBENTUKAN

1. PHMJ
Telah diuraikan pada “Tata Pranata” bahwa yang membentuk PHMJ adalah Sidang Lengkap Majelis Jemaat. Yang menjadi Ketua PHMJ adalah Pendeta. Pembentukan PHMJ bisa dilakukan dengan “voting” ataupun secara “formatur”, berdasarkan keputusan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
Apabila pemilihan dilakukan secara formatur, yang menjadi anggotanya adalah seluruh Ketua Blok dan Pendeta. Formatur yang diketuai oleh Pendeta diberi mandat penuh untuk menyusun keanggotaan PHMJ.
Hasil pemilihan PHMJ secara formatur , disampaikan dalam Sidang Lengkap Majelis Jemaat untuk mendapatkan pengesahan dan pelantikan dalam ibadah yang dipimpin oleh Pendeta di tengah Sidang Lengkap Majelis Jemaat.

2. Badan Pembantu Kategorial dan Sektoral
Khususnya Badan Pembantu Kategorial (Komisi-Komisi) sesuai dengan Pranata GKJW, pembentukannya dilakukan atas konsep PHMJ yang kemudian dibahas serta ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Jemaat, demikian juga untuk Pokja; Kelompok Kerja dari bagian sebuah Komisi jemaat, sekalipun dimungkinkan konsep personalia Pokja berasal dari ajuan Komisi terkait. Sementara itu untuk pembentukan kepengurusan Blok adalah berdasarkan pemilihan dari warga Blok terkait yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Lengkap Majelis Jemaat serta dilantik oleh Ketua Majelis Jemaat dalam suatu ibadah Jemaat.
Yang dimaksud dengan “Kategorial” adalah Komisi-Komisi yang membidangi 5 (lima) kategori pelayanan warga yang sifatnya lebih banyak “membina” warga agar bertumbuh dewasa ke dalam kepenuhan Kristus, kecuali  Komisi Lintas Bidang (KP2J dan Komperlitbang) yang lebih banyak sebagai “fungsi kontrol” atas kinerja Komisi yang lain serta sebagai mitra PHMJ yang ikut bertanggung jawab meneliti dan memberikan saran demi pengembangan pelayanan Jemaat.
Adapun yang dimaksud dengan “Sektoral” adalah kepengurusan yang terkait dengan pelayanan di suatu region tertentu, yang berdimensi lima bidang pelayanan juga walaupun berskala kecil dalam hal spatial (Blok).

B. RAPAT-RAPAT

1. PHMJ
a.    Rapat PHMJ dilaksanakan setiap hari Selasa, minggu pertama dan ke-3. Apabila ada hal-hal khusus yang harus diambil keputusan, maka PHMJ dapat mengadakan rapat tambahan.
b.    Rapat PHMJ dihadiri secara khusus oleh seluruh Anggota PHMJ.
c.    Kehadiran Badan Pembantu Majelis Jemaat, Panitia-panitia Kegiatan Gerejawi dalam rapat PHMJ adalah berdasarkan kebutuhan PHMJ.
d.    Apabila Badan Pembantu Majelis Jemaat ingin menghadiri rapat PHMJ, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Koordinator Bidang masing-masing.
e.    Apabila Anggota PHMJ dari unsur Ketua Blok berhalangan hadir, dapat mendelegasikan wewenang kepada Majelis Blok setempat.

2. Badan-Badan Pembantu
a.    Badan-Badan Pembantu mengadakan rapat internal sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
b.    Badan-Badan Pembantu mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua PHMJ didampingi oleh Komperlitbang.

C. URAIAN TUGAS

1. PELAYAN HARIAN MAJELIS JEMAAT

1.1. KETUA (PENDETA)

a. Tugas Pokok :
Memimpin Majelis jemaat dalam melakukan tugasnya sebagai kewahanaan musyawarah mufakat, kewalian, kewakilan penyediaan daya, dana dan sarana pelayanan Jemaat (Pranata Majelis Bab II ps. 5) dan memimpin PHMJ dalam pelaksanaan opersional  tugas-tugas majelis (Pranata tentang Majelis Bab II ps.6 ay.3).

b. Fungsi :
1.    Memimpin pelaksanaan keputusan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
2.    Memimpin dalam penyelesaian masalah yang muncul di Jemaat, serta mempertanggungjawabkan dalam Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
3.    Memimpin pelaksanaan PKT dan ABPJ dengan mengelola pemeliharaan dan pengembangan asset Jemaat
4.    Memimpin penyelenggaraan administrasi umum Jemaat beserta keuangannya.
5.    Bersama-sama dengan Sekretaris I dan II mempersiapkan Perjamuan Kudus untuk warga sakit dan jompo dengan menugasi salah satu penatua atau diaken  mendampingi Pendeta dalam pelayanan tersebut.
6.    Memimpin persiapan dan pelaksanaan rapat PHMJ dan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.

c. Wewenang :
1.    Atas pertimbangan Wakil Ketua / Koordinator Bidang sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya, mengambil keputusan yang sifatnya penting dan mendadak.
2.    Memberi mandat kepada Wakil Ketua ataupun Pembantu Umum, untuk memimpin Sidang Lengkap Majelis Jemaat maupun PHMJ.
3.    Mengesahkan penerimaan uang Jemaat oleh bendahara Majelis Jemaat dan mengesahkan pencairan (fiatering) keuangan Jemaat oleh Bendahara Majelis Jemaat.
4.    Bersama-sama dengan Sekretaris I dan II mempersiapkan materi rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
5.    Melaksanakan tugas khusus kewakilan dalam hubungan dengan: Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang lain, atas kebijakan PHMJ dan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Ketua mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok, fungsi dan kewenangannya kepada PHMJ dan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.

1.2. WAKIL KETUA I / KOORDINATOR BIDANG I

a. Tugas Pokok :
Membantu Ketua Majelis Jemaat dalam memimpin Majelis Jemaat untuk melaksanakan tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan serta kefasilitasan sebagaimana diuraikan dalam Tata Pranata  GKJW (lihat tugas pokok Ketua).

b. Fungsi :
1.    Koordinator Badan Pembantu Majelis Jemaat Bidang I (lihat skema Tata Kerja PHMJ: Bidang Theologi dan Persekutuan) dalam menyusun konsep PKT, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
2.    Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Litbang, sebagai pemimpin rapat koordinasi dalam ajuan pencairan anggaran (DUP) sesuai PKT-J dan kemampuan Jemaat, serta pengumpulan data evaluasi atas pelaksanaan program kerja Komisi terkait dengan bidangnya (Theologi dan Persekutuan).

c. Wewenang :
1.    Atas mandat Ketua Majelis Jemaat dapat memimpin rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
2.    Memberikan pertimbangan kepada Ketua Majelis Jemaat dalam pengambilan kebijakan yang bersifat penting dan segera.
3.    Atas pertimbangan Komperlitbang, memberi rekomendasi pencairan  ajuan anggaran  Badan Pembantu sesuai bidang dan kemampuan finansial Jemaat (PKT-Jemaat).
4.    Bersama Komperlitbang ikut mempersiapkan Komisi-komisi / BP-MJ dalam menyusun laporan  pertanggungjawabannya menjelang Sidang Lengkap Majelis Jemaat, dengan pengumpulan akurasi data pendukung kegiatan Badan Pembantu Majelis Jemaat (Form P/L).

d. Pertanggungjawaban :
Wakil Ketua I mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya kepada Ketua PHMJ.

1.3. WAKIL KETUA II / KOORDINATOR BIDANG II

a. Tugas Pokok :
Membantu Ketua Majelis Jemaat dalam memimpin Majelis Jemaat untuk melaksanakan tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan serta kefasilitasan sebagaimana diuraikan dalam Tata Pranata  GKJW (lihat tugas pokok Ketua).

b. Fungsi :
1.    Koordinator badan Pembantu Majelis Jemaat Bidang II (lihat skema Tata Kerja PHMJ: Bidang Kesaksian dan Cinta Kasih) dalam menyusun konsep PKT, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
2.    Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Litbang, sebagai pemimpin rapat koordinasi dalam ajuan pencairan anggaran (DUP) sesuai PKT-J dan kemampuan Jemaat, serta pengumpulan data evaluasi atas pelaksanaan program kerja Komisi terkait dengan bidangnya (Kesaksian dan Cinta Kasih).

c. Wewenang :
1.    Atas mandat Ketua Majelis Jemaat dapat memimpin rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
2.    Memberikan pertimbangan kepada Ketua Majelis Jemaat dalam pengambilan kebijakan yang bersifat penting dan segera.
3.    Atas pertimbangan Komperlitbang, memberi rekomendasi pencairan  ajuan anggaran  Badan Pembantu sesuai bidang dan kemampuan finansial Jemaat (PKT-Jemaat).
4.    Bersama Komperlitbang ikut mempersiapkan Komisi-komisi / BP-MJ dalam menyusun laporan  pertanggungjawabannya menjelang Sidang Lengkap Majelis Jemaat, dengan pengumpulan akurasi data pendukung kegiatan Badan Pembantu Majelis Jemaat (Form P/L).

d. Pertanggungjawaban :
Wakil Ketua II mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya kepada Ketua PHMJ.

1.4. WAKIL KETUA III / KOORDINATOR BIDANG III

a. Tugas Pokok :
Membantu Ketua Majelis Jemaat dalam memimpin Majelis Jemaat untuk melaksanakan tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan serta kefasilitasan sebagaimana diuraikan dalam Tata Pranata  GKJW (lihat tugas pokok Ketua).

b. Fungsi :
1.    Koordinator badan Pembantu Majelis Jemaat Bidang III (lihat skema Tata Kerja PHMJ: Bidang Penata Layanan, URTG, PPG dan Renovasi, dan Pepanthan) dalam menyusun konsep PKT, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
2.    Bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Litbang, sebagai pemimpin rapat koordinasi dalam ajuan pencairan anggaran (DUP) sesuai PKT-J dan kemampuan Jemaat, serta pengumpulan data evaluasi atas pelaksanaan program kerja Komisi terkait dengan bidangnya (Penatalayanan, URTG, PPG dan Renovasi, dan Pepanthan).

c. Wewenang :
1.    Atas mandat Ketua Majelis Jemaat dapat memimpin rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
2.    Memberikan pertimbangan kepada Ketua Majelis Jemaat dalam pengambilan kebijakan yang bersifat penting dan segera.
3.    Atas pertimbangan Komperlitbang, memberi rekomendasi pencairan  ajuan anggaran  Badan Pembantu sesuai bidang dan kemampuan finansial Jemaat (PKT-Jemaat).
4.    Bersama Komperlitbang ikut mempersiapkan Komisi-komisi / BP-MJ dalam menyusun laporan  pertanggungjawabannya menjelang Sidang Lengkap Majelis Jemaat, dengan pengumpulan akurasi data pendukung kegiatan Badan Pembantu Majelis Jemaat (Form P/L).
5.    Bersama  KURTG  mengatur tugas-tugas Merboot dan  Satpam.

d. Pertanggungjawaban :
Wakil Ketua III mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya kepada Ketua PHMJ.

1.5. SEKRETARIS I

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Sekretaris I adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi sebabagai perwujudan tugas kemajelisan dalam hal kewahanaan, kewalian, kewakilan dan kefasilitasan, sebagaimana diatur dalam Pranata tentang Majelis.

b. Fungsi :
Demi menjalankan tugas pokoknya tersebut, maka Sekretaris I berfungsi sebagai:
1.    Penanggung jawab kelancaran penyelenggaraan administratif kegiatan rutin dan pembangunan Jemaat.
2.    Penanggung jawab kelancaran penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Majelis Jemaat, termasuk dalam hal operasional Kantor Sekretariat bersama dengan Bendahara.
3.    Pemberi pertimbangan kepada Ketua PHMJ dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat penting, strategis, koordinatif dan operatif berdasarkan data statistik Jemaat.
4.    Bersama dengan Ketua dan Sekretaris II, mempersiapkan materi rapat PHMJ dan Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
5.    Bertanggung jawab atas kelancaran surat – menyurat ke luar Jemaat.
6.    Bertanggung jawab atas administrasi kewargaan.

c. Wewenang :
Sesuai dengan fungsinya, Sekretaris I memiliki kewenangan melakukan pengesahan pencairan uang Jemaat untuk biaya kesekretariatan dan fasilitator administratif bagi Badan Pembantu kategorial dan sektoral beserta kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk oleh Majelis Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Sekretaris I bertanggung jawab kepada Ketua PHMJ.

1.6. SEKRETARIS II

a. Tugas Pokok :
Membantu Sekretaris I  dalam rangka penyelenggaraan tugas administratif Kemajelisan.

b. Fungsi :
1.    Melaksanakan tugas pokok Sekretaris I apabila sekretaris I berhalangan.
2.    Bertanggung jawab atas surat – menyurat ke dalam Jemaat (Badan Pembantu MJ dan Blok).
3.    Bersama Ketua PHMJ dan Sekretaris I menyiapkan materi rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat
4.    Bertanggung jawab atas notula rapat PHMJ maupun Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
5.    Bersama dengan Komperlitbang, menginventarisir kegiatan Badan Pembantu Majelis Jemaat beserta kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk oleh Majelis Jemaat.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris II berwenang melakukan kewenangan Sekretaris I apabila yang bersangkutan berhalangan dan melakukan fiatering / pengesahan pencairan keuangan untuk biaya administrasi yang dipercayakan kepada Sekretaris I.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Sekretaris II bertanggung jawab kepada Ketua PHMJ.

1.7. BENDAHARA I

a. Tugas Pokok :
Menyelengarakan pengelolaan keuangan Jemaat dalam rangka tugas kemajelisan sebagaiman diatur dalam Pranata GKJW: tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan dan kefasilitasan ( Pranata Majelis Bab II Ps. 5, ay. 1 – 4).

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya Bendahara I berfungsi sebagai:
1.    Penanggung jawab atas pencatatan dan keamanan fisik dalam pengelolaan administrasi keuangan Jemaat secara baik dan benar.
2.    Penanggung jawab kelancaran pelaksanaan PKT Jemaat, baik program rutin, pembangunan serta penunjang, maupun pembiayaan atas kerja Jemaat dari segi keuangan.
3.    Konsultan Ketua PHMJ dalam mengambil kebijakan keputusan yang bersifat strategi, koordinatif maupun operasional di bidang keuangan.
4.    Bersama dengan Sekretaris I memfungsikan kantor sekretariat demi kelancaran tugas.
5.    Bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan keuangan yang meliputi Celengan Abadi, Dana Sehat, PPG dan Renovasi.

c. Wewenang :
1.    Dalam menjalankan fungsinya, Bendahara I memiliki kewenangan dalam menandatangani bukti pengeluaran maupun penerimaan, setelah mendapat fiatering / pengesahan dari yang berwenang.
2.    Dalam menjalankan fungsinya, Bendahara I memiliki kewenangan dalam mencairkan uang di Bank bersama dengan Ketua PHMJ, antara lain untuk rekening-rekening sebagai berikut: Kas Jemaat, PPG dan Renovasi, Celengan Abadi, Dana Sehat dan Dana Taktis.
3.    Dalam menjalankan fungsinya Bendahara I berkoordinasi dengan Bendahara II sebagai kolektor yang menerima penyetoran persembahan pada ibadah Minggu sore.

d. Pertanggungjawaban :
1.    Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bendahara I bertanggung jawab kepada Ketua PHMJ.
2.    Membuat Laporan Keuangan setiap satu semester kepada PHMJ setelah diperiksa oleh KP2J.
3.    Setelah disetujui oleh PHMJ, Laporan Keuangan tersebut dapat dimuat dalam Warta Jemaat.

1.8. BENDAHARA II

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Bendahara II adalah membantu Bendahara I dalam menyelengarakan pengeloalaan keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Jemaat dalam hal : kewahanaan, kewalian, kewakilan dan kefasilitasan.

b. Fungsi :
Dalam menjalankan tugas pokoknya Bendahara II berfungsi sebagai :
1.    Pelaksana tugas pokok Bendahara I apabila Bendahara I berhalangan.
2.    Penanggung jawab atas pencatatan dan penyimpanan uang yang terdiri  dari Kas Jemaat dan Dana Taktis.

c. Wewenang :
1.    Dalam menjalankan fungsinya, Bendahara II memiliki kewenangan dalam mencairkan uang di Bank bersama dengan Ketua PHMJ, antara lain untuk rekening-rekening sebagai berikut: Kas Jemaat dan Dana Taktis.
2.    Dalam menjalankan fungsinya Bendahara II berkoordinasi dengan Bendahara I sebagai kolektor yang menerima penyetoran persembahan pada ibadah Minggu sore.

d. Pertanggungjawaban :
1.    Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bendahara II bertanggung jawab kepada Ketua PHMJ.
2.    Membuat Laporan Keuangan setiap satu semester kepada PHMJ setelah diperiksa oleh KP2J.
3.    Setelah disetujui oleh PHMJ, Laporan Keuangan tersebut dapat dimuat dalam Warta Jemaat.

1.9. PEMBANTU UMUM / KETUA BLOK

a. Tugas Pokok :
Membantu tugas Ketua PHMJ di dalam memimpin Majelis Jemaat dalam tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan dan kefasilitasan sebagaimana diatur dalam Pranata tentang Majelis GKJW (Bab II Ps. 5).

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pembantu Umum berfungsi sebagai:
1.    Pelaksana tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab Ketua PHMJ, apabila Ketua / Wakil Ketua PHMJ berhalangan melaksanakannya.
2.    Konsultan bagi Ketua PHMJ dalam mengambil keputusan apabila ada permasalahan yang menyangkut masalah Blok / Wilayah / Pepanthan dan memberikan informasi kepada warga Jemaat.
3.    Penopang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan dan pengadministrasian umum dan kebendaharaan Jemaat.

c. Wewenang :
Pembantu Umum mempunyai wewenang yang dilimpahkan oleh Ketua PHMJ atas persetujuan PHMJ.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Pembantu Umum bertanggung jawab kepada Ketua PHMJ.

2. BADAN PEMBANTU KATEGORIAL DAN SEKTORAL

2.1. BIDANG THEOLOGIA

2.1.1. KOMISI PEMBINAAN THEOLOGIA (KPT)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Theologia adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan  tanggungjawabnya dalam menggerakkan Warga Jemaat agar sesuai dengan talenta masing-masing melakukan kegiatan di bidang Theologia, agar melalui kegiatan ini warga semakin mendapatkan wawasan, kekuatan  dan petunjuk Tuhan seperti dalam Alkitab, demi kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan dan kehendakNya.

b. Fungsi :
Dalam menjalankan tugas pokoknya , KPT berfungsi sebagai:
1.    Pembina warga, baik sebagai individu maupun berjemaat agar setiap hari rajin berdoa, mendalami Alkitab dan melaksanakan kehendakNya.
2.    Penyelenggara kegiatan bertheologi (perencana, pelaksana dan penanggung jawab PKT) yang hanya dijiwai Alkitab sebagai Firman dan kesaksian karya Allah.
3.    Pengurus, pengelola dan pengadaan fasilitasi pelayanan di bidang theologi serta menyiapkan materi pelayanan untuk sarasehan, cawisan Perjamuan Kudus, unduh-unduh dan sebagainya atas penugasan PHMJ.
4.    Partisipan aktif dalam pelayanan theologi di level Majelis Daerah maupun Majelis Agung.
5.    Pengusul pembina theologi untuk dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
6.    Pengawas, pemotivasi dan pengarah kegiatan pelayanan bidang theologi agar Warga Jemaat benar-benar mendapatkan motivasi, wawasan dan kekuatan serta petunjuk Tuhan dalam melaksanakan “jabatan umum” warga selaku : “Imam, Nabi dan Raja”.
7.    Menetapkan jadwal PELAYAN FIRMAN dalam ibadah Minggu dan ibadah yang dilakukan di Blok-Blok (missal: Cawisan Perjamuan Kudus dan unduh-unduh, PA, sarasehan / rembug warga, sosialisasi kegiatan Majelis Jemaat).
8.    Bersinergi dengan :
a.    KPMG dalam menyusun lagu untuk ibadah Minggu sesuai dengan kalender gerejawi dan leksionari GKJW.
b.    KPPL dalam pemberdayaan sumber daya warga.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPT memiliki kewenangan mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Theologi untuk KPT.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun wewenangnya, KPT bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.1.2. KOMISI PEMBINAAN MUSIK GEREJAWI (KPMG)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok KPMG adalah membantu Majelis Jemaat dalam membina Warga Jemaat agar dapat bertheologi melalui musik gerejawi, baik melalui vokal maupun instrument musik sehingga warga semakin mendapat wawasan, motivasi dan kekuatan serta petunjuk Tuhan demi kiprahnya sebagai warga gereja yang setia dan taat melakukan kehendakNya.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya KPMG berfungsi sebagai :
1.    Pembina Warga Jemaat dalam olah musik dan vokal secara baik dan benar di dalam ibadah-ibadah sehingga ajaran Alkitabiah dalam nyanyian dapat dipahami dan dihayati.
2.    Pembina bagi warga yang memiliki talenta dalam memaminkan instrument musik sehingga dengan bakat yang dimilikinya dapat mengiringi nyanyian ibadah Jemaat dengan baik dan benar sehingga tercipta suasana ibadah yang dialogis antara Jemaat dengan Sabda Allah.
3.    Pendorong warga dalam kiprah bergereja, bertheologi melalui pembentukan grup / tim Paduan Suara, Vocal Group, Panembromo, Dangdut, Keroncong, Campursari dan sebagainya, sesuai dengan apresiasi bakat dan seni masing-masing.
4.    Penyelenggara pelbagai kegiatan yang dijiwai upaya peningkatan kwalitas  Musik Gerejawi melalui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas program PKT.
5.    Pengurus, pengelola dan pengupayaan fasilitas pelayanan theologi musik gerejawi yang Alkitabiah.
6.    Partisipan aktif dalam kegiatan theologi di bidang Musik Gerejawi di tingkat Majelis Daerah maupun Majelis Agung.
7.    Pemilih, pengusul personil Pembina Musik Gerejawi.
8.    Menetapkan jadwal tugas Song Leader, Organis dan Operator Sound System dalam pelayanan ibadah Minggu.
9.    Menetapkan jadwal tugas Song Leader, Organis dan Operator Sound System dalam pelayanan ibadah manten.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPMG memiliki wewenang mengelola anggaran PKT Jemaat di bidang Theologi untuk pembinaan musik gerejawi yang meliputi anggaran: kelompok Paduan Suara Jemaat, kelompok Band Pemuda maupun kelompok musical lainnya yang telah disahkan anggarannya oleh Majelis Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya KPMG bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.1.3. KOMISI PELAYANAN KATEKISASI

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pelayanan Katekisasi adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mendidik, mengajar dan membina warga agar memiliki iman yang dewasa dan sanggup memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam persekutuan Jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Komisi Pelayanan Katekisasi berfungsi sebagai:
1.    Penyelenggara kegiatan warga dalam berteologi melalui katekisasi Anak dan Remaja , calon sidhi, calon warga, calon mempelai, katekisasi “lanjutan”, serta katekisasi pertobatan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan baik dan benar.
2.    Pemberi motivasi warga untuk mengikuti katekisasi aktif atas dasar kesadaran sendiri  sesuai dengan usia dan kebutuhannya.
3.    Pengarah pelayanan katekisasi agar sesuai dengan hakekat dasar serta macam jenis katekisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pranata Katekisasi Majelis Agung GKJW (Bab I dan II), menyangkut bahan, metode maupun kurikulum dan tempat yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
4.    Pemberi fasilitas dan pengelola sarana pelayanan di bidang theologi untuk kepentingan katekisasi.
5.    Pemilih, pengusul untuk mendapatkan pembahasan serta pengesahan Majelis Jemaat tentang adanya guru katekisasi sesuai dengan jenis dan jenjang katekisasi.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pelayanan Katekisasi berwenang untuk mengelola anggaran PKT Jemaat  bidang theologi untuk Komisi Pelayanan Katekisasi.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pelayanan Katekisasi bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.2. BIDANG PERSEKUTUAN

2.2.1. KOMISI PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA (KPAR)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR) adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mewujudkan dan mengembangkan persekutuan gerjawi di kalangan Anak dan Remaja.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya KPAR berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan Anak dan Remaja melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program yang baik dan benar, sesuai hakekat, dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok pembinaan Anak dan Remaja sebagaimana diuraikan dalam Pranata tentang pelayanan Anak dan Remaja.
2.    Konseptor dan pengusul personil pembina / pelayan kegiatan pembinaan Anak dan Remaja untuk dibahas dan ditetapkan  oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengawas dan pengarah kegiatan pelayanan dan pembinaan Anak dan Remaja agar sesuai dengan visi dan misi gereja GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Komisi Pembinaan Anak dan Remaja berwenang untuk mengelola anggaran PKT Jemaat  bidang persekutuan untuk Komisi Pembinaan Anak dan Remaja.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Anak dan Remaja bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.2.2. KOMISI PEMBINAAN PEMUDA DAN MAHASISWA (KPPM)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan mengembangkan persekutuan gerejawi di lingkup Pemuda dan Mahasiswa. Dengan demikian melalui talenta yang dimiliki Pemuda dan Mahasiswa mampu memberlakukan ketaatan mereka pada Firman Tuhan dalam hidup bergereja maupun bermasyarakat dalam kerangka memenuhi tugas panggilan gereja (GKJW).

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya KPPM berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan Pemuda dan Mahasiswa melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program yang baik dan benar, sesuai hakekat, dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok pembinaan Pemuda dan Mahasiswa sebagaimana diuraikan dalam Pranata tentang pelayanan Pemuda dan Mahasiswa (Bab I ps.1-3).
2.    Pemilih serta pengusul personil Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa untuk dibahas dan ditetapkan  oleh Majelis Jemaat, termasuk di dalamnya pembentukan “Pokja Mahasiswa”, yang secara khusus membina mahasiswa dalam persekutuan gerejawi, sesuai dengan peran dan kemampuan intelektualitas Mahasiswa
3.    Pengawas dan pengarah kegiatan pelayanan dan pembinaan Pemuda dan Mahasiswa agar sesuai dengan visi dan misi gereja (GKJW).

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa berwenang untuk mengelola anggaran PKT Jemaat  bidang persekutuan untuk Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.2.3. KOMISI PEMBINAAN PERANAN WANITA (KPPW)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Peranan Wanita (KPPW) adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan mengembangkan persekutuan gerejawi di lingkup wanita (perempuan gereja) agar mampu memberlakukan ketaatan mereka pada Firman Tuhan dalam hidup bergereja maupun bermasyarakat dalam kerangka memenuhi tugas panggilan gereja (GKJW).

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya  KPPW berfungsi sebagai:
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan peranan perempuan dewasa gereja  melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program secara baik dan benar, sesuai hakekat, dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok pembinaan Wanita Jemaat sebagaimana diuraikan dalam Pranata tentang Pelayanan Wanita (Bab I ps. 1-3).
2.    Pemilih dan pengusul personil pembinaan wanita untuk dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat, termasuk di dalamnya “Pokja Pembinaan Keluarga Muda Gerejawi”.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan Pembinaan Peranan Wanita (perempuan).

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa berwenang untuk mengelola anggaran PKT Jemaat  bidang persekutuan untuk Komisi Pembinaan Peranan Wanita.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Peranan Wanita bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.2.4. KOMISI PEMBINAAN DAN PELAYANAN WARGA ADI USIA (KPPWAU)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Warga Adi usia (KPPWAU) adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan mengembangkan persekutuan gerejawi di lingkup Warga  Adi Usia agar mampu memberlakukan ketaatan mereka pada Firman Tuhan dalam hidup bergereja maupun bermasyarakat dalam kerangka memenuhi tugas panggilan gereja (GKJW).

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya  KPPWAU berfungsi sebagai:
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan dan pelayananan Warga Adi Usia  melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program secara baik dan benar.
2.    Pemilih dan pengusul personil pembinaan Warga Adi Usia untuk dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Warga  Adi Usia agar sesuai dengan visi dan misi gereja, yakni selalu diingatkan dalam hal kehidupan bergereja sesuai dengan keberdayaannya, melalui sumbang saran demi maraknya kehidupan bergereja dan dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, dalam rangka memenuhi tugas panggilan gereja (GKJW).

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Komisi Pembinaan dan Pelayanan Warga Adi Usia berwenang untuk mengelola anggaran PKT Jemaat  bidang persekutuan untuk Komisi Pembinaan dan Pelayanan Warga Adi Usia.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan dan Pelayanan Warga Adi Usia bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.3. BIDANG KESAKSIAN

2.3.1. KOMISI PEMBINAAN KESAKSIAN

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok KP Kesaksian adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan  kewajiban serta tanggungjawabnya menggerakkan warga jemaat supaya sesuai denagn “jabatan Am” (selaku Imam, Nabi dan Raja) dengan talenta, waktu dan kemampuannya, aktif dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan gerejawi di bidang kesaksian.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya KP Kesaksian berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara keiatan operatif yang menggerakkan warga Jemaat untuk aktif menjadi saksi Kristus, sebagai pewarta berlakunya karya dan kuasa kerajaan Allah di bumi melalui perencanaan kegiatan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban PKT Jemaat secara baik dan benar, sesuai dengan hakekat, dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok pembinaannya sebagaimana tercantum dalam Pranata GKJW tentang Kesaksian (Bab I ps.1-3).
2.    Pemilih dan pengusul personil pembina warga untuk bidang kesaksian untuk kemudian dibahas dan disahkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas pembinaan warga tentang kesaksian sesuai dengan visi dan misi gereja (GKJW).

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya maka KP Kesaksian berwenang mengelola anggaran PKT Jemaat bidang kesaksian untuk Komisi Pembinaan Kesaksian.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya KP Kesaksian bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.3.1.1. KELOMPOK KERJA GURU (POKJA GURU)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Pokja Guru adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menggerakkan Warga Jemaat yang berprofesi sebagai guru, agar melalui profesinya dapat bersaksi tentang kasih Allah.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pokja Guru berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan Warga yang berprofesi sebagai guru, agar melalui profesinya  dapat  menjadi  media kesaksian bagi Jemaat yakni melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai hakekat dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok bidang kesaksian (Pranata Bab I ps. 1-3 bidang kesaksian).
2.    Pemilih, pengusul, pelaksana pembina warga yang berprofesi sebagai guru untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan pembinaan warga yang berprofesi sebagai guru agar sesuai dengan visi dan misi GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pokja Guru berwenang  mengelola anggaran PKT Jemaat bidang kesaksian untuk Pokja  Guru.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Pokja Guru bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ cq. Komisi Pembinaan Kesaksian.

2.3.1.2. KELOMPOK KERJA TENAGA KESEHATAN (POKJA GAKES)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Pokja Gakes adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menggerakkan Warga Jemaat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, agar melalui profesinya dapat bersaksi tentang kasih Allah.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pokja Gakes berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan Warga yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, agar melalui profesinya  dapat  menjadi  media kesaksian bagi Jemaat yakni melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai hakekat dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok bidang kesaksian (Pranata Bab I ps. 1-3 bidang kesaksian).
2.    Pemilih, pengusul, pelaksana pembina warga yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan pembinaan warga yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan agar sesuai dengan visi dan misi GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pokja Gakes berwenang  mengelola anggaran PKT Jemaat bidang kesaksian untuk Pokja Gakes.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Pokja Gakes bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ cq. Komisi Pembinaan Kesaksian.

2.3.2.  KOMISI PEMBINAAN KESENIAN

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Kesenian adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membina dan menggerakkan warga Jemaat yang bertalenta seni, agar melalui talentanya mereka bersaksi tentang Kasih Allah.

b. Fungsi :
Dalam menjalankan tugas pokoknya Komisi Pembinaan Kesenian berfungsi sebagai :
1.    Penyelenggara kegiatan operasional pembinaan warga yang berbakat seni agar bakat tersebut dapat menjadi media kesaksian, yakni melalui perencanaan , pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan hakekat, dasar, tujuan serta cirri-ciri pokok pembinaan seni sebagaimana tercantum dalam Pranata GKJW tentang Kesaksian (Bab I ps. 1-3).
2.    Pemilih dan pengusul personil pembina (misal: pelatih / pembina kolintang, panembromo, campursari, karawitan dsb) untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan pembinaan warga yang berbakat seni bagi kegiatan kesaksian sesuai dengan visi dan misi GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Komisi Pembinaan Kesenian berwenang mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Kesaksian untuk Kesenian yang meliputi: Kelompok Karawitan “Wahyu Adi Budoyo”, kelompok Kolintang atau campursari.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Kesenian bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ cq. Komisi Pembinaan Kesaksian.

2.4. BIDANG PELAYANAN CINTA KASIH

2.4.1. KOMISI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Kesejahteraan adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membina dan menggerakkan warga Jemaat untuk melaksanakan kegiatan gereja yang sifatnya menyatakan Cinta Kasih Allah kepada dunia dan segala isinya, demi kesejahteraan lahir dan batin.

b. Fungsi :
1.    Penyelenggara kegiatan operatif dalam menggerakkan potensi warga untuk menyatakan cinta kasih dalam upaya penyejahteraan lahir-batin melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban secara baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Pranata tentang Cinta Kasih (Bab I ps. 1-4).
2.    Menyalurkan dana Cinta Kasih kepada warga Diakonia dengan memperhatikan aspek kebutuhan, prioritas dan memonitoring (transformatif) manfaat bantuan sebagaimana yang dikendaki Tuhan terkait dengan bidangnya.
3.    Pemilih dan pengusul personil pembina warga di bidang Pelayanan Kesejahtearaan untuk dibahas dan ditetapkan  oleh Majelis Jemaat.
4.    Pengarah dan pengawas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan (Pelayanan Cinta Kasih) agar sesuai dengan visi dan misi GKJW.
5.    Menghadiri undangan Majelis Daerah /Majelis Agung berdasarkan penugasan dari PHMJ.

c. Wewenang :
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya komisi Pembinaan Kesejahteraan berwenang mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Cinta Kasih untuk “Kesejahteraan”.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.4.2. KOMISI PEMBINAAN PASTORAL

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Komisi Pembinaan Pastoral (perkunjungan) adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Pranata tentang Cinta Kasih (Bab III ps. 7 ay. 2a).

b. Fungsi :
1.    Pembina dan penggerak Warga Jemaat agar secara otomatis baik pribadi maupun bersama-sama mengadakan perkunjungan kepada sesama warga yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau rumah, khususnya warga GKJW Simomulyo dan atau warga gereja  dari Jemaat manapun pada umumnya.
2.    Membentuk kelompok minat perkunjungan  ke rumah sakit – rumah sakit di Surabaya melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan hakekat, dasar, tujuan serta ciri-ciri pokok yang pelaksanaannya tercantum dalam Pranata tentang Cinta Kasih (bab I, II dan III khususnya pasal 7a).
3.    Pemilih dan pengusul personil pembina tentang perkunjungan untuk dibahas dan ditetapkan Majelis Jemaat.
4.    Pengarah dan pengawas kegiatan pembinaan pelayanan perkunjungan / pastoral agar sesuai dengan visi dan misi GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Perkunjungan / Pastoral berwenang mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Pelayanan Cinta Kasih untuk Pastoral.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Komisi Pembinaan Pastoral (perkunjungan) bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.4.3. KOMISI PELAYANAN KEMATIAN

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok KOMAT adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap warga yang berduka cita dan hal-hal yang terkait dengan kematian.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya KOMAT berfungsi sebagai :
1.    Pengelola management pelayanan kematian Warga Jemaat, baik yang menyangkut administrasi umum maupun keuangan.
2.    Bekerjasama dengan Sekretaris Jemaat dan Pengurus Blok, menerima dan menyebarkan berita duka ke seluruh wilayah pelayanan GKJW Simomulyo.
3.    Pengurus sarana dan prasarana dalam membantu keluarga duka terkait dengan pelayanan kematian, bersama-sama dengan pengurus Blok dan pepanthan.
4.    Bersama Ketua dan Sekretaris PHMJ serta pengurus Blok mengatur pelayanan ibadah pemakaman dan penghiburan keluarga duka.
5.    Penanggungjawab peningkatan pelayanan duka baik dari segi kwalitas maupun kuantitasnya.
6.    Bekerjasama dengan Komperlitbang dan  Ketua Blok untuk mendata tentang kejelasan status Warga Jemaat.
7.    Pengusul personil pengurus KOMAT dan “aturan pelayanan kematian jemaat” untuk kemudian dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

c. Wewenang :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KOMAT memiliki kewenangan dalam mengelola / meManage pelayanan kematian secara mandiri sesuai aturan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya KOMAT  bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.5. BIDANG PENATALAYANAN

2.5.1. KOMISI PEMBINAAN PENATALAYANAN (KPPL)

a. Tugas Pokok:
Tugas pokok KPPL adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membina  dan menggerakkan Warga Jemaat dalam mengelola daya, dana  dan sarana pemberian Tuhan dalam rangka memenuhi panggilanNya sebagaimana tercantum dalam Pranata tentang Penatalayanan (Bab III pasal 6 ay. 2 a-e).

b. Fungsi :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya , KPPL berfungsi:
1.    Penyelenggara kegiatan operasional yang membina dan menggerakkan Warga  Jemaat dalam mengelola daya, dana dan sarana melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan hakekat, dasar,  tujuan dan ciri-ciri pokoknya sebagaimna diatur dalam Pranata GKJW tentang Penatalayanan (Bab I pasal 1-3, Bab III pasal 6 ayat 2 a-e)
2.    Pemilih dan pengusul personil pembina warga untuk bidang Penatalayanan  yang kemudian dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
3.    Pengarah dan pengawas kegiatan pembinaan gerakan pengelolaan daya, dana dan sarana agar sesuai dengan visi  yaitu: hadirnya kerajaan Allah di bumi melalui kegiatan penatalayanan  berkat Tuhan , dengan misi agar Warga Jemaat semakin mandiri dalam hal daya dan dana dalam mewujudkan ketaatannya melakukan kehendak Allah.
4.    Menatalayani SDM Warga Jemaat dan Majelis Jemaat agar lebih optimal sesuai dengan talenta yang dimiliki serta menyediakan fasilitas yang diperlukan.
5.    Pemeliharaan fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas SDM Warga dan Majelis Jemaat.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya , KPPL berwenang mengelola anggaran PKT Jemaat khususnya bidang Penatalayanan , untuk Pembinaan Penatalayanan.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya KPPL  bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.5.1.1. KELOMPOK KERJA PERPUSTAKAAN

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok Pokja Perpustakaan  adalah membantu Majelis Jemaat cq. KPPL dalam membina Warga Jemaat di bidang pengembangan SDM, sehingga melalui kegiatan penyediaan buku-buku bacaan, Warga Jemaat mampu memiliki wawasan, motivasi, kekuatan dan petunjuk Tuhan sesuai dengan Alkitab, demi kasih dan kesetiaan Jemaat kepada Tuhan dan kehendakNya.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pokja Perpustakaan berfungsi sebagai:
1.    Pendorong warga untuk suka membeli atau membaca buku-buku yang disediakan, yang dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuan Warga Jemaat terkait dengan kelima bidang pelayanan gereja.
2.    Bekerjasama dengan kolportage yang dikelola KPPM untuk menyediakan bacaan rohani yang dapat dibeli Warga serta memiliki kandungan yang selaras dengan Alkitab.
3.    Pengupaya dan penanggungjawab pengelola sarana bacaan Jemaat,  menginventarisir buku-buku yang ada, mengusulkan pengadaan buku-buku baru dan mencatat pemakai buku.

c. Wewenang :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pokja Perpustakaan berwenang mengelola dana perpustakaan sesuai dengan PKT Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya Pokja  Perpustakaan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ cq. KPPL.

2.5.2. KOMISI URUSAN RUMAH TANGGA GEREJA (KURTG)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok KURTG adalah membantu Majelis Jemaat dalam memelihara, mengatur peralatan kerumahtanggaan gereja, sehingga pantas dipandang, nyaman huni, dan siap pakai dalam pelbagai kegiatan pelayanan dan pembinaan.

b. Fungsi :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, KURTG berfungsi sebagai:
1.    Penanggungjawab pemeliharaan, kebersihan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan dan pelayanan.
2.    Penanggungjawab ketertiban, keteraturan dan kesiapan sarana untuk kegiatan pembinaan dan pelayanan.
3.    Penanggungjawab kelengkapan sarana pembinaan pelayanan.
4.    Penanggungjawab keindahan dan kenyamanan Rumah Ibadah, kantor dan lingkungannya.
5.    Mendata dan memelihara harta kekayaan gereja.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KURTG berwenang:
1.    Menugasi merboot.
2.    Mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Penatalayanan untuk URTG.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya KURTG  bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.5.3. KOMISI PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN GEREJA (KPPG)

a. Tugas Pokok :
Tugas pokok KPPG adalah membantu Majelis Jemaat dalam memelihara, menambah bangunan baru, mengoptimalkan fasilitas sarana fisik Gedung Ibadah Jemaat demi tercapainya Trilogi gereja dengan segala pengembangannya yang merupakan bagian dari Penatalayanan.

b. Fungsi :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, KPPG berfungsi sebagai :
1.    Inovator dan motivator bagi Jemaat sehingga sesuai dengan kemampuan dana persembahan yang mampu dimiliki Jemaat dapat digunakan untuk pengembangan sarana fisik Gedung Ibadah, baik di Induk maupun Blok / Pepanthan.
2.    Konseptor program pembangunan sarana fisik, melalui perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dengan baik dan benar sesuai dengan visi dan misi GKJW, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
3.    Penggali dana non-konvensional sesuai dengan keputusan Sidang Lengkap Majelis Jemaat khususnya untuk pengembangan sarana fisik Gedung Ibadah.

c. Wewenang :
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPPG berwenang :
1.    Mengelola anggaran PKT Jemaat bidang Penatalayanan untuk KPPG.
2.    Merehab dan mengelola secara mandiri bagi pengembangan bangunan fisik Gedung Ibadah Jemaat / Blok dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari penggalian  dana non-persembahan dari Warga Jemaat.
3.    Pemilih dan pengusul personil pengelola KPPG untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, KPPG bertanggung jawab  kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.6. BADAN PEMBANTU LINTAS BIDANG

2.6.1. KOMISI PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KOMPERLITBANG)

a. Tugas Pokok :
Tugas Komperlitbang adalah membantu majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai wahana, wali, wakil dan fasilitator kegiatan berjemaat secara program oriented, sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi jemaat.

b. Fungsi :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya KOMPERLITBANG berfungsi sebagai:
1.    Peneliti situasi factual, kondisi dan potensi Jemaat.
2.    Perencana konseptual “kisi-kisi” acuan program gerejawi yang dapat dijadikan referensi bagi PHMJ dan Badan-Badan Pembantu yang lain dalam membahas RPKT Jemaat, berdasarkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.    Pengembang program pembinaan dan pelayanan Jemaat yang prospektif ke depan.
4.    Koordinator Daftar Usulan Proyek (DUP) seluruh Badan Pembantu Kategorial; pengolah dan perangkum untuk siap saji dalam Sidang Lengkap Majelis Jemaat.
5.    Pemantau dan pemrasaran pelaksanaan PKT yang sedang berjalan ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PHMJ dalam mengambil kebijakan.
6.    Konsultan PHMJ dalam melaksanakan PKT Jemaat.
7.    Pengumpul data akurat DUP maupun pertanggungjawaban pelaksanaan proyek PKT Jemaat di seluruh bidang.
8.    Pembuat “Peta Jemaat” dalam hal :
    kewargaan,
    sosial / masyarakat di mana gereja berada,
    sarana  dan prasarana pelayanan pembinaan.
9.    Bersama – sama dengan Wakil Ketua I, II dan III, menjadi koordinator Badan Pembantu Kategorial sebagai penopang pelaksanaan PKT Jemaat yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan fiatering PHMJ terkait dengan anggaran PKT Jemaat.
10.    Pembantu Komperlitbang Daerah dan Komperlitbang GKJW.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, komperlitbang berwenang :
1.    Membatalkan DUP Badan Pembantu Kategorial yang tidak relevan pada saat pembuatan konsepRPKT tahun berikutnya, dan memberikan pertimbangan diangkatnya proyek lain yang lebih relevan berdasarkan “kisi-kisi” dan atau data yang akurat.
2.    Merekomendasikan DUP PKT pada tahun berjalan dari tiap Badan Pembantu (Komisi-komisi) yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan PHMJ dalam mengkoordinir keputusan pelaksanaan program Jemaat.
3.    Mengelola anggran PKT Jemaat lintas bidang untuk Komperlitbang.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Komperlitbang bertanggung jawab  kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.6.1.1. KELOMPOK KERJA DATA (POKJA DATA)

a. Tugas Pokok :
Tugas Pokja Data adalah membantu majelis Jemaat dalam mengolah data yang berhubungan dengan jemaat.

b. Fungsi :
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Pokja Data berfungsi sebagai:
1.    Penyedia data pra konsep PKT, konsep PKT, PKT dan PROJEM.
2.    Penyedia data sensus yang akurat yaitu dengan selalu memperbarui data sesuai dengan perkembangan atau perubahan status kewargaan meliputi : lahir, babtis, sidi, perkawinan, mati dan atestasi.
3.    Penyedia data harta kekayaan atau inventaris milik gereja.
4.    Pengolah data penelitian dari Komperlitbang.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pokja Data berwenang :
1.    Meminta informasi yang diperlukan menyangkut perubahan data warga.
2.    Meminta informasi yang diperlukan menyangkut perubahan data inventaris milik gereja.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Pokja Data bertanggung jawab  kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

2.6.2. KOMISI PENGAWASAN DAN PERBENDAHARAAN JEMAAT (KP2J)

a. Tugas pokok :
Tugas pokok KP2J adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan dan harta kekayaan Jemaat dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. Fungsi :
Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, KP2J: berfungsi :
1.    Pengawas, pemeriksa serta pengamanan penggunaan uang maupun harta kekayaan jemaat secar periodik.
2.    Pemrasaran pengelolaan keuangan oleh PHMJ bersama Badan Pembantu.
3.    Bersama dengan URTG menyusun inventarisasi harta kekayaan Jemaat.

c. Wewenang :
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KP2J berwenang melakukan klarifikasi manakala menemukan pengelolaan yang kurang sesuai dengan visi dan misi GKJW tentang harta dan keuangan Jemaat.

d.   Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, KP2J bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat.

2.7. BADAN PEMBANTU SEKTORAL

PENGURUS BLOK / PEPANTHAN

a.  Tugas Pokok :
Tugas pokok pengurus Blok / Pepanthan adalah membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugas kewahanaan, kewalian, kewakilan serta kefasilitasan.

b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengurus Blok / Pepanthan berfungsi sebagai :
1.    Informan  (penyampai informasi) atas: kebijakan PHMJ, keputusan-keputusan Sidang Lengkap Majelis Jemaat, Majelis Daerah, maupun Sidang Majelis Agung yang harus diketahui oleh warga GKJW.
2.    Motivator Warga Jemaat, sesuai “Imamat Am” untuk berpartisipasi dalam kelima bidang kegiatan gerejawi.
3.    Mediator inspirasi dan aspirasi Warga Jemaat sebagai kesimpulan rembug warga yang dirasa perlu untuk diagendakan dalam rapat PHMJ / Sidang Lengkap Majelis Jemaat, demi semaraknya persekutuan dan kiprah gerejawi.
4.    Administrator Blok / Pepanthan guna kelancaran penyelenggaraan administrasi umumdan keuangan Jemaat.
5.    Penatalayanan pelayan dan pelayanan ibadah : PA, PD dan rembug warga di Blok / Pepanthan baik untuk pelayanan warga umum, perempuan, pemuda dan mahasiswa, anak dan remaja, serta kategori lainnya.
6.    Penatalayanan kunjungan warga dalam sakramen, pemberkatan sidhi, , perkawinan dan warga yang bermasalah demi terwujudnya “Tubuh Kristus” yang Alkitabiah.
7.    Mobilisator daya, dana dan sarana untuk keperluan Blok / Pepanthan, yang telah disetujui oleh Majelis Jemaat.

c. Wewenang :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Blok / Pepanthan memiliki wewenang menyelenggarakan administrasi umum  dan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Pertanggungjawaban :
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, pengurus Blok / Pepanthan, bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ. Pengurus Blok / Pepanthan tidak dibenarkan mengambil kebijakan strategis.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan GKJW Simomulyo ditangani oleh:
Bendahara I, Bendahara II dan dibantu oleh Kepala Tata Usaha yang difungsikan sebagai kas kecil. Adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

STAFF KEUANGAN SEKRETARIAT

1.    Menerima uang dari Warga Jemaat Simomulyo (misal: persembahan PD / PA, bulanan warga, bulanan PPG, persembahan kebaktian hari Minggu dan lain-lain).
2.    Melakukan rekap atas penerimaan hari itu dan dicatat dalam buku penerimaan kas, setelah diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha, kemudian disetorkan ke Bank secara utuh pada kesempatan pertama.
3.    Melakukan pengelolaan kas kecil yang diterima dari droping melalui Bendahara I dan atau Bendahara II, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan gereja, sesuai peruntukannya.
4.    Setiap pengeluaran kas kecil, harus melalui KTU, baik untuk kegiatan komisi maupun pengeluaran administrasi, dan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua PHMJ.
5.    Slip setoran bank dan hasil rekapitulasi penerimaan kas harus disetorkan ke Bendahara I dan Bendahara II pada kesempatan pertama.
6.    Rincian pengeluaran kas kecil harus dicatat dalam buku pengeluaran, kemudian dilaporkan ke Bendahara I  dan Bendahara II setelah ditandatangani KTU dan semua dokumen ditandatangani oleh Ketua PHMJ.

BENDAHARA I

1.    Mencocokkan rekap penerimaan dari staf Sekretariat dengan slip bukti setoran Bank.
2.    Meneliti kebenaran pengeluaran kas kecil dari KTU.
3.    Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan PPG dan Renovasi, Dana Sehat dan Celengan Abadi ke dalam buku harian penerimaan dan pengeluaran kas atau memasukkan  data transaksi ke dalam program komputer akuntansi.
4.    Membuat laporan keuangan setiap semester untuk diaudit oleh KP2J untuk selanjutnya diumumkan dalam warta Jemaat.

BENDAHARA II

1.    Mencocokkan rekapitulasi penerimaan dari staf  Sekretariat dengan slip bukti setoran Bank.
2.    Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran.
3.    Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Kas Jemaat dan Dana Taktis ke dalam buku harian penerimaan dan pengeluaran kas atau memasukkan  data transaksi ke dalam program komputer akuntansi.
4.    Membuat laporan keuangan setiap semester untuk diaudit oleh KP2J untuk selanjutnya diumumkan dalam warta Jemaat.

TATA CARA PENGELOLAAN KAS

1.    Pengelolaan untuk kebutuhan rutin maupun komisi dilakukan dengan menggunakan sistem kas kecil yang dikelola oleh staf sekretariat gereja dalam hal ini oleh KTU.
2.    Kebutuhan akan kas kecil dilakukan melalui droping dari Bank oleh Bendahara kepada pengelola kas kecil, dalam hal ini adalah KTU.
3.    Semua penerimaan pada hari itu harus disetorkan ke Bank secara utuh pada kesempatan pertama.
4.    Setiap pengambilan kas kecil dari Bank dilakukan dengan mencantumkan dua tandatangan, yaitu :
a.    tandatangan Bendahara I dan Ketua PHMJ untuk PPG dan Renovasi, Dana Sehat dan Celengan Abadi.
b.    tandatangan Bendahara II dan Ketua PHMJ untuk Kas Jemaat dan Dana Taktis.

HAK DAN KEWAJIBAN
PENDETA, KARYAWAN SEKRETARIAT DAN MERBOOT
GKJW SIMOMULYO

I. PENDETA

Hak:
1.    Setiap bulan mendapat Japen sesuai ketentuan yang berlaku, dan diterimakan pada awal bulan berjalan.
2.    Pendeta mendapat tunjangan hari Natal sesuai ketentuan yang berlaku.
3.    Pendeta mendapatkan uang cuti atau Japen ke-13 yang akan diterimakan saat cuti.
4.    Listrik, koran, air dan telepon (tanpa HP) kapanditan diberi subsidi oleh gereja. Ketentuannya adalah sebagai berikut:
    Listrik (plafon max) Rp. 150.000,- / bulan
    Telepon (plafon max) Rp. 175.000,- / bulan
    Koran Rp. 70.000,- / bulan
    Air PDAM (bebas / tanpa plafon)
5.    Pendeta mendapatkan fasilitas kapanditan di Jl. Tangkis Turi dan satu sepeda motor “Honda Supra”.
6.    Pendeta dan keluarganya mendapat fasilitas kesehatan sepenuhnya dari gereja sesuai dengan ketentuan dari Majelis Agung GKJW.
7.    Untuk kegiatan pelayanan perjamuan kudus bagi warga sakit di Blok-blok mendapatkan uang transport sebesar Rp. 50.000,- per Perjamuan Kudus dan didampingi satu orang penatua / diaken yang telah ditunjuk oleh PHMJ (penatua / diaken pendamping mendapatkan uang transport sebesar Rp. 50.000,- per Perjamuan Kudus)
8.    Pendeta diberi hak untuk melayani di gereja atau institusi lain seizin PHMJ.

Kewajiban :
1.    Melayani kebaktian setiap hari minggu minimal 2 (dua) kali dan dalam hari besar Kristen lainnya.
2.    Melakukan pelayanan di Blok, sesuai dengan jadwal di masing-masing Blok.
3.    Menyiapkan dan melakukan pelayanan kegerejaan lainnya.

II. KARYAWAN

A. KEPALA TATA USAHA

Hak :
1.    Kepala Tata Usaha mendapatkan cuti selama 12 hari kerja dalam setahun.
2.    Kepala Tata Usaha mendapat Tunjangan Hari Natal yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi kas Jemaat.
3.    Memperoleh gaji ke-13 setiap tahun dan diterimakan pada akhir tahun.
4.    Mendapatkan santunan kesehatan yang besarnya diputuskan oleh PHMJ, dan disesuaikan dengan kas Jemaat.

Kewajiban :
1.    Wajib hadir setiap hari Selasa – Sabtu jam 08.00 – 13.30 WIB, dan hari Minggu jam 07.00 – 10.00 WIB, hari Senin libur.
2.    Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi gereja.
3.    Memerintah merboot dalam membantu tugasnya untuk kelancaran surat-menyurat.
4.    Memberi perintah, saran dan menegor merboot dalam hal kebersihan gedung gereja dan sekitarnya.
5.    Menerima droping kas kecil dari Bendahara Jemaat.
6.    Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil untuk kebutuhan gereja dan komisi.
7.    Menerima setoran persembahan dari warga, Blok, maupun ibadah Minggu.
8.    Bertanggung jawab atas keamanan surat menyurat, inventaris sekretariat dan uang yang ada di brankas Tata Usaha.
9.    Menerbitkan Warta Jemaat setiap hari Minggu.
10.    Mengatur tenaga Merboot yang akan digunakan untuk kegiatan komisi.

B. KARYAWAN TATA USAHA

Hak :
1.    Setiap bulan menerima honor yang diterimakan setiap akhir bulan.
2.    Mendapatkan cuti selama 12 hari kerja dalam satu tahun.
3.    Memperoleh gaji ke-13 setiap tahun dan diterimakan pada akhir tahun.
4.    Memperoleh tunjangan hari Natal sesuai aturan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Jemaat.
5.    Karyawan mendapat fasilitas kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan kas Jemaat, menurut persetujuan PHMJ.

Kewajiban :
1.    Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang diperintahkan oleh Kepala tata Usaha.
2.    Wajib hadir setiap hari Selasa – Sabtu jam 08.00 – 13.30 WIB, dan hari Minggu jam 07.00 – 10.00 WIB, hari Senin libur.
3.    Menyetor uang persembahan atau penerimaan lainnya ke Bank secepatnya.

C. MERBOOT

Hak :
1.    Memperoleh gaji (menurut ketentuan yang berlaku) setiap bulan dan diterimakan pada akhir bulan.
2.    Mendapatkan cuti selama 12 hari kerja dalam satu tahun.
3.    Memperoleh gaji ke-13 setiap tahun dan diterimakan pada akhir tahun.
4.    Memperoleh tunjangan hari Natal sesuai aturan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Jemaat.
5.    Memperoleh fasilitas kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan kas Jemaat, menurut persetujuan PHMJ.

Kewajiban :
1.    Membantu Tata Usaha dalam kelancaran mengantar surat-menyurat.
2.    Mengawasi tamu yang keluar masuk lingkungan gereja di luar jam kerja Satpam.
3.    Membantu  tugas TU dalam menyetorkan uang ke Bank.
4.    Di bawah koordinasi KURTG, merboot bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pelayanan untuk ibadah.
5.    Bertanggung jawab atas kebersihan gedung gereja, gedung pertemuan, seluruh ruangan di areal gereja serta halaman gereja.
6.    Setiap hari Minggu, merboot wajib hadir untuk persiapan kebaktian Minggu dan diharuskan mengikuti kebaktian tersebut.
7.    Menghindari kekosongan gereja di hari Senin karena libur, merboot harus berada di gereja. Teknis penjadwalan tugas diatur oleh ke-2 orang merboot berdasarkan kesepakatan bersama.
8.    Penggunaan inventaris sepeda motor harus terkait dengan keperluan dinas.
9.    Bertanggung jawab atas perawatan inventaris sepeda motor.
10.    Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Tata Usaha apabila berhalangan karena sakit atau sebab-sebab lainnya.
11.    Merboot tidak diperkenankan:
a.    Menerima titipan barang dalam bentuk apapun di luar milik gereja atau yang tidak memiliki hubungan kedinasan dengan gereja.
b.    Memberikan izin pemakaian lahan di sekitar gereja untuk kepentingan usaha.
c.    Menyewakan inventaris gereja.
d.    Menjual barang-barang inventaris gereja yang layak pakai maupun yang sudah afkir.

Hal khusus :
Apabila ada hal khusus / kasuistik di luar ketentuan tersebut di atas, maka akan dibicarakan dalam rapat PHMJ.

D. SATUAN PENGAMAN (SATPAM)

A. TUGAS & TANGGUNG JAWAB SATPAM :
1.    Memakai seragam Satpam (Satuan Pengaman) lengkap dengan atributnya, termasuk tongkat dan borgol.
2.    Menjaga kebersihan dirinya dengan penampilan yang rapi dan penuh wibawa.
3.    Tanggap, tanggon dan trengginas (lincah) dalam menghadapi semua gejolak yang terjadi serta tidak melanggar hukum.
4.    Menjaga kebersihan pos penjagaan dan dilarang main kartu, catur dan lain-lain di dalam pos jaga, yang dapat mengaburkan tugasnya.
5.    Bertanggung jawab atas semua barang/inventaris pos jaga. Pada siang hari lampu dipadamkan.
6.    Tidak diperbolehkan sewenang-wenang terhadap semua orang. Tindakan yang terkait dengan tugasnya harus dilakukan atas dasar kasih.
7.    Sesuai perjanjian tugasnya dengan pengurus gereja, manakala karena ada halangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya pada jam kerja yang telah ditentukan, maka diwajibkan segera melaporkan kepada Kepala TU.
8.    Semua permasalahan yang terjadi di lingkungan gereja yang menjadi tanggung jawabnya wajib dicatat dalam buku rekaman tugas harian. Bilamana ada kasus khusus misalnya terjadi tindak kriminal, pencurian yang ada di lingkup kerjanya, terlebih dahulu harus melaporkan ke dalam intern pengurus gereja. Pelaporan ke luar (institusi di luar gereja / aparat pemerintah) harus seizin pengurus gereja yang berwenang, yakni GKJW yang berbadan hukum pemerintah juga.
9.    Setiap tamu gereja supaya diminta data identitasnya, baik berupa KTP, SIM, atau surat kenal diri, kemudian dicatat dalam buku jurnal (masuk / keluar jam berapa, apa maksud / tujuan bertamu ke GKJW Simomulyo serta hendak menemui siapa).
10.    Selalu memperhatikan tanda-tanda bahaya, seperti misalnya kebakaran dan segera mengambil prakarsa upaya pemadaman dengan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki GKJW sesuai dengan kemampuannya.
11.    Sesuai dengan bidang tugasnya yang berada di bawah koordinasi Komisi Urusan Rumah Tangga Gereja (KURTG) serta Wakil Ketua Bidang III, bilamana ada kejadian/permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Satpam, Satpam wajib segera melaporkan kepada koordinator bidang terkait.
12.    Melakukan ronda keliling di sekeliling gerja pada jam-jam yang dianggap rawan.
13.    dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan karyawan gereja yang lain (merboot) dalam kapasitasnya selaku penjaga gereja di luar kewenangan Satpam. Hal tersebut dilakukan dengan cara yang benar, serta tidak melanggar ketentuan aturan jemaat maupun hukum.
14.    Diberi kewenangan untuk melarang para PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan di lokasi gereja dan atau sesuai denagn tanda larangan yang terpasang, menunjuk kepada pengakuan hukum bahwa gereja adalah kategori fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah (umum).
15.    Segera bertindak cepat dan tepat mengamankan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban kegiatan gerejawi di lokasi gereja, termasuk di dalamnya orang maupun barang yang dianggap mencurigakan keselamatan orang banyak.
16.    Mencatat setiap peristiwa dalam buku jurnal, terutama keluar-masuknya barang-barang yang tercatat sebagai barang-barang inventaris Jemaat di gereja.
17.    Melakukan penghematan pemakaian penerangan listrik, air ataupun fasilitas di gereja, menghindari pengunaan yang tidak perlu.
18.    Tidak diperkenankan menerima atau memasukkan, barang-barang, rombong jualan dan sebagainya yang sifatnya titipan di lingkungan gedung ibadah / gereja dan tidak diperbolehkan menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun.
19.    Hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab Satpam dan belum diatur dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian. Hal yang darurat namun belum ditata dalam ketentuan ini, akan disampaikan secara lisan atas dasar ketetapan Majelis jemaat (PHMJ).
20.    Supaya diperhatikan dengan seksama dan dilakukan dengan benar.

B. HAK SATPAM :
Segala hal yang menyangkut hak Satpam GKJW Simomulyo diatur berdasarkan keputusan Sidang Lengkap Majelis Jemaat dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Ortala ini dipergunakan mulai awal tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan akan ditinjau ulang dan direvisi pada akhir tahun 2012.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal: 26 Januari 2010

Majelis Jemaat GKJW Simomulyo – Surabaya

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s